Selong, HarianNTB.com – Rencana Kenaikan harga BBM Bersubsidi oleh pemerintah membuat resah nelayan di provinsi Nusa Tenggara Barat. Rencana Kenaikan BBM tersebut membuat beban hidup nelayan kecil semakin berat setelah diterpa bencana gempa dan pandemi.
Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Lombok Timur Dedy Sopian kepada Harian NTB, Minggu (28/8/2022) mengatakan, jika BBM Bersubsidi ini di naikkan maka berdampak pada bertambahnya biaya operasional melaut nelayan kecil.
“Sikap kami terhadap kenaikan BBM Bersubsidi sangat tegas untuk menolaknya, fakta dikeseharian nelayan kita saja kan BBM Bersubsidi sulit di akses mulai dari soal sulitnya mengurus rekomendasi dan akses ke SPBN yang jauh nah sekarang justru di tambah lagi beban di pundak nelayan dengan menaikan BBM Bersubsidi yang isunya akan dinaikan sampai 30 persen,” kata Ketua DPD KNTI Lombok Timur, Dedy Sopian, Minggu (28/8/2022).
Dirinya meminta agar pemerintah mempunyai alternative lain untuk menahan kenaikan BBM Bersubsidi ini, “karena khususnya di NTB sendiri selain ekonomi belum bangkit pasca pandemic Covid 19 juga di Lombok Utara pernah terjadi gempa bumi hebat yang meluluhlantakan sendi-sendi kehidupan termasuk ekonomi,” katanya.
”Pemerintah tidak boleh langsung menaikan BBM Bersubsidi hanya dari sisi harga minyak global yang naik, mereka harus memcari solusi alternative karena secara pendapatan kita tahu APBN mengalami surplus 21,6 persen,” tambah Dedi.
Selain itu KKP saat ini juga mempunyai terobosan baru yakni Kartu Kusuka diharapkan bisa menjadi alat untuk membantu nelayan.
“Nelayan harus terus didampingi untuk meningkatkan kehidupan mereka, bisa berupa Bansos yang di distribusikan melalui Kartu KUSUKA serta peningkatan pelatihan ketrampilan istri-istri nelayan untuk memajukan sektor UMKM Pesisir,” katanya.
Dirinya juga meminta, Pemerintah Daerah harus punya pemikiran atau trobosan solusi yang sama untuk meningkatkan taraf hidup nelayan kecil di daerah ini, “misalnya mengikutkan Nelayan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan menanggung premi bulanannya agar supaya PERDA Perlindungan nelayan NTB terimplementasi,” ujarnya.
Dirinya berharap, “segera ditambahnya SPBN di titik-titik basis nelayan, percepatan pendataan dan percetakan kartu KUSUKA serta Percepatan penerbitan Surat kapal berupa PAS Besar dan PAS kecil,” kata Dedy Sopian, Ketua DPD KNTI Lombok Timur. (DMS)
