Tanjung, HarianNTB.com – Ratusan nelayan yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Lombok Utara berunjuk rasa ditengah laut di Kecamatan Kayangan, Senin (13/12/2021).
Hal itu dilakukan untuk menuntut hak-hak nelayan yang selama ini dinilai diabaikan oleh pemerintah.
Melalui momentum Hari Nusantara para nelayan tersebut menyampaikan hak-haknya kepada pemerintah setempat.
“Peringatan Hari Nusantara menjadi momentum bagi nelayan kecil tradisional untuk mendesak pemerintah terus meningkatkan pemenuhan hak-hak nelayan,” ungkap Ketua DPD KNTI Lombok Utara Efendi kepada Harian NTB, Senin (13/12).
Untuk memenuhi hak-hak nelayan tersebut, pihaknya menyampaikan 5 Tuntutan yakni:
Pertama, pemenuhan akses dan ketersediaan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan kecil. Penambahan kuota BBM Subsidi Jenis bahan bakar tertentu (Solar).
“Para pembudidaya masih merasa kekurangan dengan kuota yang sudah terealisasi sebelumnya berbalik dengan BBM Subsidi jenis premium atau pertalite nelayan tangkap kita tidak pernah merasakan subsidi ini,” katanya
Kedua, memperkuat skema perlindungan dan keselamatan nelayan akibat dampak perubahan iklim dan kecelakaan di laut.
“Cuaca ekstrem dan ombak yang besar menyebabkan perahu nelayan kecil yang bersandar juga sering mengalami kerusakan, pun demikian dengan rumah-rumah nelayan dipesisir yang menjadi langganan terendam rob dan hantaman gelombang dan angin,” katanya.
Ketiga, masih terjadinya tumpang tindih wilayah atau zonasi tangkap nelayan kecil, dan masih maraknya alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
Keempat, diversifikasi usaha bagi kelompok perempuan pesisir dan nelayan.
“Memasuki musim panca roba, nelayan tidak bisa melaut karena perubahan iklim yang terjadi sehingga berdampak pada sumber pendapatan ekonomi masyarakat pesisir, tentu ini sangat diharapkan atensi yang serius dari pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan ini,” jelas Fendi.
Selain itu, kelima, pihaknya menuntut pembangunan TPI sebagai control stabilitas harga lelang ikan.
“Adanya TPI diharapakan perolehan harga baik bagi Nelayan secara tunai dan tidak memberatkan konsumen,” katanya.
Kelima tuntutan tersebut, langsung disampaikan ratusan nelayan usai melaksanakan parade di laut kepada Komisi II DPRD Lombok Utara yang turut hadir.
“Usai parade dan orasi di laut dilanjutkan dengan penyampaian aspirasi ke rekan-rekan Dewan,” kata Efendi.
Selain di Lombok Utara, hal serupa juga disampaikan nelayan dan KNTI Lombok Timur di Desa Marangkik untuk menyampaikan 5 tuntutan nelayan. (DMS)
