Tanjung, HarianNTB.com – Lembaga Swadaya Masyarkat (LSM) Kajian dan Advokasi Sosial serta Transparansi Anggaran Kabupaten Lombok Utara (KASTA KLU) bersama Lombok Utara Corruption Watch (LUCW) menolak Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala Desa KLU Keluar Daerah yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat (DP2KB PMD) KLU pada Senin 21 September 2020.
Hal itu disampaikan oleh Ketua KASTA KLU Dedy Romi Harjo kepada Harian NTB saat dihubungi via telepon, Senin (21/9/2020) pagi.
Romi mengatakan, penolakan Bimtek kepala desa karena momennya tidak tepat saat masa pandemi Covid-19 dan ekonomi masyarkat sedang terpuruk akibat Covid-19.
“Jadi alasan kita menolak itu, karena momennya yang tidak tepat ini ya, saat sekarang ini keadaan ekonomi kita lagi terpuruk akibat covid-19, terutama di desa-desa. Karena banyak pengusaha-pengusaha kecil yang ada di desa ini terkena imbasnya langsung oleh dampak Covid ini’’ Jelasnya.
”Disamping itu kan selama ini setiap ada bimtek belum ada hasil dari output daripada bimtek kades ini’’ Katanya.
Dikatakan Romi, sekitar 25 kepala desa akan berangkat hari ini, Senin (21/9/2020) dengan anggaran Rp 15 juta setiap kepala desa.
“Kita berharap anggaran yang dikeluarkan untuk Bimtek ini kenapa tidak dipakai untuk memaksimalkan usaha-usaha kecil yang ada di desa untuk membuat perubahan selama pandemi ini” Katanya.
Dirinya juga berharap kepada Dinas DP2KB KLU agar tidak melakukan Bimtek Keluar Daerah dan mengikuti langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang melakukan Bimtek di daerahnya.
”Narasumbernya itu yang kita datangkan, dan tidak mungkin narasumbernya hanya di Yogjakarta, Lombok Tengah saja mendatangkan narasumber yang ada dari Universitas Mataram, Lombok Tengah saja bisa kenapa kita tidak bisa, kita berharap Bimtek ini dilakukan di Lombok Utara’’ Jelasnya kepada Harian NTB.
”Harapannnya uang yang dipakai bimtek itu berputar di daerah kita sendiri, ini kan secara tidak langsung membantu perekonomian daerah juga, bukan malah kita keluar daerah’’ Tambahnya.
Sementara itu, Kata Romi, pihaknya telah menanyakan hal tersebut kepada kepala Dinas DP2KB PMD terkait Urgensi dari Bimtek yang dilakukan, namun tidak ada respon.
”Sempat kita tanya kepala dinasnya melalui WA (WhatsApp-red) di grub diskusi, cuma tidak ada respon, apa sih urgensi dari bimtek ini” Katanya.
Untuk menindak lanjuti hal tersebut, pihaknya berencana akan turun aksi Rabu, (23/9/2020) mendatang.
”Kita rencanya mau aksi, aksinya insya Allah hari Rabu, dari KASTA bersama LUCW’’ Katanya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi Harian NTB, Kepala Dinas DP2KB PMD H Kholidi Halil tidak berkomentar banyak terkait penolakan Bimtek tersebut. Kata Holidi, saat ini pihaknya sedang melakukan Cooling Down. (DMS)
