Mataram, HarianNTB.com – Sekretaris Jendral Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Nusa Tenggara Barat (FITRA NTB) Ramli Ernanda menyayangkan puluhan Kepala Desa Kabupaten Lombok Utara melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) ke luar daerah saat Covid-19.
Menurut Ramli, Bimtek yang dilakukan kades disituasi Pandemi Covid-19 dinilai merugikan keuangan desa dan berpotensi untuk penyebaran Covid-19 yang saat ini semakin mengerikan.
”Kita menyayangkan saja kalau mereka pergi disituasi sekarang ini, kalau bisa urus warga. Karena kerugiannya dari sisi keuangan publik karena ini uang rakyat yang mestinya dialokasikan untuk hal-hal yang sifatnya bermanfaat dan sesuai dengan situasi sekarang, dan tentu akan berpotensi untuk penyebaran Covid-19 karena kita tahu sekarang ini situasinya makin mengerikan” Jelas Ramli kepada Harian NTB saat diwawancarai via telepon, Selasa (22/9/2020) pagi.
Ramli mengatakan, Bimtek ini perlu diperhatikan skala prioritasnya apakah ini prioritas atau tidak, kalau dirasa sangat penting dan mendesak tidak mesti harus ke luar daerah.
”Tidak mesti harus keluar daerah kan bisa zoom meeting dan bisa juga pertemuan di kabupaten sendiri dan itu akan bermanfaat juga kalau misalkan duitnya diputar di daerah dibanding dibawa keluar dan tentu kalau misalnya dilakukan tatap muka harus memperhatikan protokol kesehatan’’ Katanya.
Dirinya juga berharap agar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat (DP2KB PMD) KLU agar berperan sebagai mitra yang bisa mengarahkan pemerintah desa agar lebih efektif dengan pengeluaran keuangan desa.
”Sebagai Leading sektor untuk urusan desa mestinya DP2KB tidak lantas merekomendasikan desa-desa ini memberikan persetujuan untuk melakukan Bimtek. Jadi saya fikir ini juga ada sesuatu yang perlu diperbaiki soal koordinasi antara DP2KB PMD dan pemerintah desa’’ Jelasnya.
”Penting dimana menempatkan DP2KB ini sebagai mitra yang mencerdaskan, bagaimana berperan sebagai mitra yang bisa mengarahkan pemerintah desa ini agar lebih efektif lagi dengan pengeluaran keuangan desa, efektif lagi dalam pembangunan desa’’ Tambahnya.
Hal senada dilakukan Kajian dan Advokasi Sosial serta Transparansi Anggaran Kabupaten Lombok Utara (KASTA KLU) bersama Lombok Utara Corruption Watch (LUCW) menolak pelaksanaan Bimtek Kepala Desa di luar daerah.
Ketua KASTA KLU Dedy Romi Harjo Senin, (21/9/2020) mengatakan, penolakan Bimtek kepala desa karena momennya tidak tepat saat masa pandemi Covid-19 dan ekonomi masyarkat sedang terpuruk akibat Covid-19.
“Jadi alasan kita menolak itu, karena momennya yang tidak tepat ini ya, saat sekarang ini keadaan ekonomi kita lagi terpuruk akibat covid-19, terutama di desa-desa. Karena banyak pengusaha-pengusaha kecil yang ada di desa ini terkena imbasnya langsung oleh dampak Covid ini’’ Jelas Romi kepada Harian NTB, Senin (21/9/2020).
Dirinya juga mengatakan dalam waktu dekat ini pihaknya akan turun aksi penolakan. (DMS)
