Mataram, HarianNTB.com — Guna memperkuat kelembagaan pengawasan Pemilu pasca penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram menggelar kegiatan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan.
Kegiatan ini menghadirkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari alumni pengawas adhoc, kader pengawas partisipatif, organisasi penyandang disabilitas, hingga perwakilan tokoh masyarakat.
“Kami membahas pendalaman terhadap beberapa keputusan pengambil kebijakan, baik dari DPR maupun Mahkamah Konstitusi, khususnya mengenai pemisahan Pemilu nasional dan Pemilu lokal, serta bagaimana efektivitas pelaksanaannya ke depan,” ucap ketua Bawaslu Kota Mataram, Muhammad Yusril, saat membuka kegiatan yang berlangsung dari Kamis hingga Sabtu, 21 – 23 Agustus 2025 tersebut.
Menurutnya, kegiatan ini menjadi ruang penting untuk memperkuat kelembagaan pengawasan pemilu pasca penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten di bidang kepemiluan dan demokrasi, di antaranya: tenaga ahli anggota DPR RI Komisi II, H. Fauzan Khalid, membahas evaluasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serta proyeksi kebijakan penguatan demokrasi dan penyelenggaraan pemilu 2029.
Kemudian, Dr. Syafril, S.Pd., M.Pd., tim Pemeriksa Daerah DKPP Perwakilan NTB, menyampaikan materi tentang evaluasi tata kelola pengawasan pemilu dan pemilihan pasca putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.
Selain itu, Dr. Muhammad Ahyar, M.Si. Akademisi UNIQBA, menguraikan strategi bawaslu dalam memperkuat eksistensi kelembagaan pasca tahapan pemilu dan pemilihan.
Serta, Abdullah Dahlan, S.TP. Ketua Bawaslu Jawa Barat periode 2017–2022, memberikan perspektif tentang evaluasi pengawasan pemilu dan pemilihan serta proyeksi langkah-langkah strategis penguatan kelembagaan pengawasan pemilu dan pengawasan partisipatif.
Kemudian yang terakhir adalah Dr. Khairi Juanda, M.Si. akademisi UIN Mataram, menekankan pentingnya penguatan semangat pengawasan partisipatif dalam rangka menghadapi pemilu 2029.
Dalam kesempatan tersebut, dengan beragam perspektif dari para narasumber, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga menyusun proyeksi langkah-langkah strategis untuk memperkuat pengawasan demokrasi di masa depan.
“Penguatan kelembagaan pengawasan menjadi kunci untuk memastikan bahwa Pemilu dan Pemilihan 2029 dapat terlaksana lebih berkualitas, transparan, dan partisipatif,” ungkap Yusril.
Selain itu melalui forum ini, Bawaslu Kota Mataram menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kapasitas kelembagaan sekaligus mendorong partisipasi publik dalam mengawal demokrasi di Indonesia, khususnya di tingkat lokal. (JKO)
