Mataram, HarianNTB.com – Penundaan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menuai protes di Nusa Tenggara Barat.
Hal itu dibuktikan dengan gelombang demonstrasi untuk melakukan unjuk rasa penolakan terhadap penundaan pengangkatan PPPK di depan Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin (10/3/2025) pagi.
Menurut sumber Harian NTB mengatakan, bahwa unjuk rasa dilakukan untuk penolakan penundaan pengangkatan PPPK.
Saat massa melakukan orasinya, kemudian pihak DPRD NTB menerima dan menemui perwakilan massa aksi.
Usai dilakukannya pertemuan, selanjutnya tuntutan massa demo diterima dengan dilakukannya penandatanganan.
“Tuntutan kita sudah ditandatangani, kemudian perjanjian kita dengan kawan-kawan DPRD Provinsi NTB, tuntutan itu akan disampaikan ke Jakarta khususnya komisi dua dan kementerian PAN-RB,” ungkap salah satu massa aksi, Senin (10/3/25).
Selanjutnya, hasil pertemuan tersebut akan didokumentasikan disertai dengan rekaman video untuk disampaikan ke masaa aksi di NTB.
“Begitu sampai disana nanti mereka akan videokan kita bahwa penyerahan terimaan dokumen tuntutan itu mewakili suara kita di NTB,” katanya.
Pihaknya berharap, sejumlah daerah di Indonesia agar melakukan hal serupa untuk melakukan unjuk rasa Penundaan Pengangkatan PPPK.
“Semoga bisa disusul oleh provinsi-provinsi yang lain, Alhamdulillah NTB sebagai penggerak pertama pada hari ini,” jelas massa Aksi. (Red)
