HarianNTB.com – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memberikan penghargaan berupa insentif fiskal kepada pemerintah daerah (pemda) yang berhasil mengendalikan inflasi. Insentif tersebut senilai Rp330 miliar untuk periode pertama dan kedua di 2023, dan Rp340 miliar untuk periode ketiga, sehingga total alokasi insentif untuk 2023 mencapai Rp1 triliun.
Sebanyak 33 daerah menerima alokasi tersebut, terdiri dari tiga provinsi, enam kota, dan 24 kabupaten untuk periode pertama dan kedua, serta 34 daerah untuk periode ketiga, yang terdiri dari tiga provinsi, enam kota, dan 25 kabupaten. Penilaian dilakukan berdasarkan upaya pengendalian inflasi pangan, laporan pengendalian inflasi, indeks pengendalian harga, dan realisasi belanja pendukung pengendalian inflasi.
Sri Mulyani menegaskan bahwa insentif fiskal harus digunakan untuk hal-hal bermanfaat bagi masyarakat dan tidak boleh untuk menambah gaji, penghasilan, honorarium, atau perjalanan dinas. Ia mendorong penggunaannya untuk bantuan modal, bantuan sosial, subsidi bunga untuk masyarakat UMKM, beasiswa, dan kegiatan masyarakat yang memberikan manfaat pada masyarakat miskin.
Secara keseluruhan, insentif fiskal tahun anggaran 2023 mencapai Rp8 triliun, terbagi atas Rp4 triliun atas kinerja 2022 (Rp3 triliun untuk daerah berkinerja baik dan Rp1 triliun untuk daerah tertinggal yang berkinerja baik) dan Rp4 triliun atas kinerja tahun 2023 (Rp1 triliun untuk pengendalian inflasi dan Rp3 triliun untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat).
Sri Mulyani berharap seluruh pemda terus menjaga inflasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai berbagai indikator pembangunan kesejahteraan. Stabilitas harga dan inflasi rendah berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan kepastian ekonomi.
Insentif fiskal diberikan sebagai apresiasi dan untuk mendorong kinerja pemda. Pengalokasian insentif dilakukan beberapa kali untuk memantau peningkatan kinerja dan memberikan apresiasi secara langsung. Penggunaannya juga dapat difokuskan pada pengendalian inflasi di berbagai periode.
Inovasi kebijakan ini mendapat perhatian internasional dan menjadi salah satu bentuk cara berorganisasi dan mengurus negara yang efektif. Sri Mulyani membanggakan keberhasilan kebijakan ini dan berbagi pengalaman di berbagai forum internasional.
Dengan memberikan insentif fiskal yang tepat kepada pemerintah daerah, diharapkan semakin meningkatkan motivasi dan kinerja dalam mengendalikan inflasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Keberhasilan pemberian insentif ini diharapkan melibatkan semua elemen terkait yang berperan aktif dalam memanfaatkannya demi mencapai kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Pemerintah daerah diberi insentif fiskal sebagai bentuk dukungan dan apresiasi atas upaya mereka dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi di wilayahnya. Insentif tersebut merupakan hadiah dalam bentuk dana sebesar Rp330 miliar untuk periode pertama dan kedua di tahun 2023, serta Rp340 miliar untuk periode ketiga, dengan total alokasi mencapai Rp1 triliun untuk seluruh tahun 2023.
Sebanyak 33 daerah yang terdiri dari tiga provinsi, enam kota, dan 24 kabupaten, serta 34 daerah yang terdiri dari tiga provinsi, enam kota, dan 25 kabupaten menerima alokasi insentif ini berdasarkan penilaian terhadap upaya pengendalian inflasi pangan, laporan pengendalian inflasi, indeks pengendalian harga, dan realisasi belanja pendukung pengendalian inflasi.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menekankan pentingnya penggunaan insentif fiskal untuk kepentingan masyarakat. Ia mengingatkan agar dana insentif tidak digunakan untuk tujuan yang tidak produktif, seperti menambah gaji, penghasilan, honorarium, atau perjalanan dinas. Alih-alih, dana tersebut sebaiknya difokuskan pada hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti bantuan modal, bantuan sosial, subsidi bunga untuk masyarakat UMKM, beasiswa, serta kegiatan yang memberikan manfaat pada masyarakat miskin.
Selain itu, Sri Mulyani mendorong seluruh pemerintah daerah untuk terus menjaga inflasi dengan berbagai upaya pengendalian harga. Keberhasilan pengendalian inflasi dan stabilitas harga sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat dan pencapaian berbagai indikator pembangunan yang menunjang kehidupan yang lebih baik.
Dalam konteks ini, insentif fiskal menjadi instrumen penting dalam mendorong kinerja pemda dalam mengendalikan inflasi dan merangsang pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan pemberian insentif yang tepat, diharapkan pemda semakin termotivasi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, merancang kebijakan yang berpihak pada masyarakat, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk sektor ekonomi daerah.
Harapan akan dampak positif dari insentif fiskal ini juga mengajak semua pihak terkait untuk berperan aktif dalam memanfaatkannya. Kolaborasi antara pemda, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci penting dalam mengoptimalkan manfaat dari insentif ini. Dengan kerjasama yang baik, diharapkan terwujud sinergi yang kuat untuk mencapai kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Tingkat partisipasi aktif dari pemda dalam memanfaatkan insentif ini diharapkan akan memberikan dorongan bagi terciptanya terobosan-terobosan kreatif dan inovatif dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Kemampuan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan situasi yang terus berubah menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan usaha yang dinamis dan berdaya saing tinggi.
Sebagai salah satu bentuk kebijakan inovatif, pemberian insentif fiskal ini menjadi salah satu poin penting yang dapat menjadi contoh bagi negara lain. Penerapan kebijakan ini menunjukkan bahwa organisasi dan pengelolaan negara dapat dilakukan secara efektif, sejalan dengan tujuan mencapai stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.
***
*) Penulis: Andhika Wahyudiono – Dosen UNTAG Banyuwangi
*) Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, bukan tanggung jawab redaksi harianntb.com
