Tanjung, HarianNTB.com – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Nusa Tenggara Barat (FITRA NTB) kembali melaksankan Program Akuntabilitas Sosial di sejumlah desa di Kabupaten Lombok Utara (KLU), Nusa Tenggara Barat (NTB).
Program tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintah desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan di Desa.
”FITRA NTB sebagai Mitra Pelaksana KOMPAK akan memberikan dukungan pendampingan dan peningkatan kapasitas BPD, Pemerintah Desa dan Masyarakat miskin serta rentan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran desa yang berkualitas dan pembangunan berkelanjutan pada beberapa Desa di Lombok Utara,’’ jelas Dewan Pengurus FITRA NTB Hendriadi kepada Jurnalis Harian NTB, Jum’at (7/5/2021).
Dikatakan, program ini merupakan keberlanjutan dari program yang berhasil dilaksanakan di Desa Pemenang Barat, Pemenang Timur, Malaka, Akar-Akar, Sukadana dan Anyar pada tahun 2019 dan 2020. Kemudian tahun 2021 ada tambahan dua desa baru yang akan didampingi FITRA NTB yakni Desa Menggala Kecamatan Pemenang dan Desa Andalan di Kecamatan Bayan.
”Sebelumnya mulai dari 2019, Fitra mendampingi lebih dari lima desa di Lombok Utara, terutama di dua kecamatan, pertama di kecamatan Pemenang yaitu Pemenang Barat, Pemenang Timur, Desa Malaka, kemudian kalau di Kecamatan Bayan, Itu Desa Sukadana, Anyar dan Akar-Akar, dan Kemudian di tahun ini ditambah satu desa baru yakni Desa Andalan,’’ jelas Hendriadi.
Dikatakan, kegiatan tersebut akan dilaksanakan mulai pada Mei 2021 hingga Januari 2022, dan menjadi fokus pendampingan yang akan dilakukan yakni, dukungan untuk penyusuanan maklumat pelayanan publik, peningkatan kapasistas BPD, Pemerintah Desa dan Masyarakat Miskin serta rentan.
Selain itu, pihaknya juga akan melaksanakan kegiatan Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa), kajian terhadap regulasi terbaru terkait pembangunan perdesaan, dan pemebentukan Posko Aspirasi BPD, dan Dukungan umpan balik untuk penyelesaian pengaduan dari masyarakat desa.
”Nanti program ini juga mendorong agar adanya semacam posko aspirasi, posko aspirasi ini berkaitan juga dengan penguatan layanan pengaduan di masyarakat pada pemerintah desa dan penyelesaiannya ditingkat desa serta umpan balik atas penyelesaian itu yang coba kita kembangkan,’’ ungkap Hendri.
Dirinya berharap, kegiatan ini bisa berkontribusi untuk perubahan di desa baik dari segi perencanaan, penganggaran yang tentunya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, apalagi salah satu desa dampingan seperti Desa Andalan merupakan desa baru di Lombok Utara yang membutuhkan pendampingan.
”Harapan terakhinya adalah ini bisa berkontribusi pada satu perubhan prilaku dalam perubahan dan perencanaan, yang lebih penting adalah berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dibidang ekonomi, kesehatan, penididikan, adminduk, bagi seluruh stakeholder atau masyarakat desa,’’ harapnya.
Sementara itu, Pejabat Kepala Desa Andalan Ardi Arsana Jum’at (7/5/2021) mengaku sangat mengaharapkan program ini dalam menjalankan roda pemerintah desa Andalan yang baru definitif.
”Sebagai desa baru memang ini kami sangat butuhkan, supaya tidak salah dalam proses penggaran itu memang ini yang kita harapkan,’’ jelas Ardi Arsana dihadapan Dewan Pengurus FITRA NTB. (DMS)
