Mataram, HarianNTB.com – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Nusa Tenggara Barat (FITRA NTB) melakukan pemantauan penanganan Covid-19 dan dampaknya terhadap ekonomi di Kabupaten Lombok Utara (KLU) pada tanggal 15 Desember 2020 sampai 15 Januari 2021.
Kegiatan tersebut merupakan kerjasama FITRA NTB dengan Seknas FITRA dan KOMPAK atas dukungan Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia.
Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, Direktur FITRA NTB Ramli Ernanda, Sabtu (6/2/2021) mengatakan, per 31 Desember 2020 kasus COVID-19 di Lombok Utara cenderung lebih terkendali dibandingkan kasus kumulatif tingkat Provinsi yang cenderung meningkat, khususnya di tiga bulan terakhir.
”Kasus di Lombok Utara cenderung terkendali dan fluktuatif, dengan total kasus terkonfirmasi sebanyak 135 kasus, dan merupakan kasus terendah di antara sepuluh kabupaten/kota di NTB. Dari jumlah tersebut, yang masih dalam perawatan sebanyak 3 kasus, meninggal dunia sebanyak 5 kasus, dan sembuh 127 kasus’’ ungkap Ramli kepada Harian NTB.
Namun, menurut Ramli, hampir seluruh Kepala Keluarga (KK) 96 persen dari total 78 ribu KK di Lombok Utara terdampak secara ekonomi. Rumah tangga miskin dan rentan miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2020 juga meningkat.
”Jumlah rumah tangga miskin dan rentan miskin di Lombok Utara meningkat 9,2 persen pada tahun 2020. Angka ini merupakan hasil dari verifikasi DTKS yang dilaksanakan pada tahun 2020’’ ungkap Ramli.
Catatan Satgas COVID-19 Lombok Utara, kata Ramli, bahwa hampir seluruh keluarga terdampak secara ekonomi, mengalami penurunan pendapatan dan daya beli.
”Situasi ini dapat memperdalam kemerosotan tingkat kesejahteraan masyarakat serta penambahan jumlah penduduk miskin baru,’’ jelasnya.
Selain itu, kata Ramli, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara telah melakukan penyesuaian anggaran sebanyak 6 kali, termasuk perubahan APBD pada bulan Oktober 2020.
Dikatakan, bahwa Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap keuangan daerah yang mengandalkan sektor pariwisata.
“Lombok Utara jadi salah satu daerah yang kalau dari sisi fiskalnya paling terdampak diantara kabupaten/kota yang lain, karena KLU sangat bergantung pada sektor pariwisata dan bersumber dari penerimaan pajak hotel dan restoran,’’ jelasnya.
Selain itu, saat ini pembatasan sosial secara global dan wisatawan domestik yang diharapkan untuk berkunjung ke Lombok Utara jumlahnya sangat terbatas. Sehingga menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun setengahnya sebesar 50,7 persen dari target awal pada APBD Murni, dari 220,56 miliar turun menjadi 108,81 miliar.
”Sekarang ini pembatasan sosial secara global, bahkan turis-turis domestik yang kita harapkan sangat terbatas jumlah perjalanan ke wilayah kita. Sehingga PAD kita bahkan turun setengahnya dari target awal pada APBD murni’’ ungkap Ramli.
Selain itu, Dana Perimbangan juga mengalami penurunan, ini sejalan dengan pemangkasan belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pemerintah pusat dalam APBN-P 2020.
”Dana perimbangan juga mengalami penurunan, ini sejalan dengan penurunan TKDD di APBN’’ katanya.
Sementara, terkait penerimaan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah mengalami peningkatan sekitar 3 persen dari nominal pada APBD Murni. Penambahan proyeksi penerimaan tersebut bersumber dari tambahan penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat sebesar Rp 13,59 miliar atau 42,3 persen dari nominal DID sebelumnya yang berjumlah Rp 32,14 miliar.
Menurut Ramli, kondisi fiskal Lombok Utara tersebut cukup serius agar ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
”Ini situasinya cukup serius, kondisi fiskal kita di Lombok Utara’’ ungkapnya.
Kemudian, terkait Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara setelah perubahan berkurang sekitar 17,2 persen yang memangkas belanja signifikan belanja program pembangunan transfer ke desa.
Penyesuaian belanja daerah ini menyebabkan alokasi belanja transfer ke desa dan program pembangunan daerah menyusut drastis pada tahun 2020. Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah (BHPRD) ke pemerintah desa menyusut 51,4 persen.
Selain itu, bantuan keuangan ke desa menurun 6,5 persen. Pengurangan alokasi bantuan keuangan tersebut terdiri atas pengurangan Alokasi Dana Desa (ADD) sekitar 8,5 persen, dan penghapusan anggaran untuk bantuan pembentukan BUMDes Mart sebesar Rp 1,5 miliar, anggaran Desa Berprestasi senilai Rp 250 juta dan anggaran Bantuan Pembangunan Sanitasi Desa sebesar Rp 3,47 miliar.
Ramli menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara kembali melakukan pergeseran anggaran setelah APBD Perubahan 2020 pada bulan pertengahan November yang berpotensi pelaksanaan anggarannya tidak efektif.
”Pergeseran anggaran setelah APBD Perubahan 2020 menjelang akhir tahun anggaran berpotensi pelaksanaannya tidak efektif’’ jelasnya.
Ia menyebutkan, Lombok Utara mendapatkan Hibah Pariwisata sebesar Rp 15,32 miliar dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai bagian dari alokasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di sektor pariwisata.
”Dana hibah dari pariwisata ini sendiri adalah bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional yang disalurkan untuk hotel dan restoran yang terdampak dan juga untuk daerah yang mengalami penurunan PAD secara ekstrim’’ jelasnya.
Berdasarkan pentujuk teknis (Juknis) pengalokasiannya, Hibah Pariwisata tersebut diarahkan sekitar 70 persen untuk industri hotel dan restoran, dan 30 persen untuk kas umum daerah.
”Melihat juknisnya yang Rp 15 miliar ini dialokasikan 70 persen untuk hotel dan restoran dan 30 persen dikelola oleh tingkat umum daerah dan untuk sektor pariwisata’’ katanya.
Namun, FITRA NTB menemukan sejumlah anggaran sebesar Rp 3,61 miliar yang diperuntukkan untuk industri hotel dan restoran tidak tercatat pengalokasiannya.
”Kami menemukan ada anggaran sekitar 3,61 miliar yang merupakan bagian hibah pariwisata untuk hotel dan restoran didalam lampiran penerima hibah itu tidak tercatat pengalokasian dan penerima manfaatnya’’ ungkap Ramli.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti alokasi anggaran 30 persen yang dikelola oleh tingkat umum daerah dan dinas disbudpar daerah sebesar Rp 4,5 miliar.
Menurutnya, pelaksanaan anggaran senilai Rp 4,5 miliar tidak efektif dan tidak maksimal pencapaian outputnya karena eksekusinya dalam jangka waktu sebulan.
Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, pihaknya memberikan rekomendasi untuk Penanganan Covid-19 dan Dampaknya terhadap ekonomi di Kabupaten Lombok Utara.
Ramli menyebutkan, pihaknya memberikan rekomendasi agar pihak terkait menyusun pedoman penanganan Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi sebagai pegangan semua pihak terkait dalam meningkatkan efektifitas penanganan pandemi dan dampaknya.
Kemudian, meningkatkan monitoring pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh OPD teknis terkait, terutama pada program penanganan dampak ekonomi. Selain itu, meningkatkan anggaran sektor kesehatan untuk penguatan sistem kesehatan daerah, terutama untuk upaya pencegahan dan promosi kesehatan.
Rekomendasi berikutnya, kata Ramli, agar memfokuskan program pemulihan ekonomi berbasis sektoral yang memiliki daya tahan terhadap bencana non-alam, seperti sektor primer pertanian dan UMKM berbasis pertanian.
Selain itu rekomendasi FITRA untuk Pemerintah Desa (Pemdes) yang terdampak secara ekonomi akibat Pandemi, kata Ramli, agar pemerintah desa mengalokasikan anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa secara memadai sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi di desa, dan mendukung pengembangan dan pengelolaan BUM Desa sebagai instrument ketahanan ekonomi dan kemandirian desa, dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
FITRA juga menyarankan untuk mengefektifkan pemantauan dampak ekonomi rumah tangga dan kondisi sosial masyarakat selama pandemi dengan mengaktifkan posko aspirasi di desa dan atau relawan COVID-19 di desa.
Selain itu, kata Ramli, pihaknya merekomendasikan agar pemerintah desa meningkatkan alokasi anggaran untuk program padat karya tunai dan meningkatkan keterbukaan informasi publik dan partisipasi masyarakat. (DMS)
