Tanjung, HarianNTB.com – Para kandidat Pilkada Lombok Utara 2020 memaparkan mengenai Penyelarasan Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten/Kota dengan Nasional dalam debat publik antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara yang disiarkan di laman resmi Youtube Komisi Pemilihan Umum Lombok Utara, Sabtu (28/11/2020) malam.
Perdebatan kedua pasang calon cukup sengit ketika keduanya saling menanggapi dan melontarkan pertanyaan terkait penyelarasan pelaksanaan program pembangunan antara kabupaten dengan nasional.
Perdebatan itu berawal ketika pasangan nomor urut satu, Djohan-Danny (Djoda Akbar) menilai keselarasan program antara pemerintah Kabupaten Lombok Utara dengan pusat tidak selaras.
“Saya melihat ketidakselarasan antara pemerintah kabupaten dengan pusat, contoh soal PTSL (Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap-red) yang kaitannya dengan tanah. PTSL ini ada peraturan bupati yang mengiringi, jadi disitu dijelaskan bahwa memang harus ada pungutan dari situ, ternyata satu tahun kemudian pungutan itu tidak benar. Artinya program kabupaten dengan pusat tidak selaras’’ Jelas Djohan.
”Akibatnya apa?, para perangkat desa itu harus mengembalikan uang yang sudah dipungut selama ini, padahal dasar pemungutan itu adalah masalah peraturan bupati, itu persoalannya’’ Ungkap Djohan menambahkan.
Selain itu, dirinya juga menyinggung terkait tata ruang nasional yang telah memutuskan daerah timur Lombok Utara sebagai kawasan andalan nasional.
Menurutnya, tanah yang ada dikawasan andalan nasional tersebut disewakan, padahal itu bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
”Sekarang ini, tata ruang nasional memutuskan daerah di timur itu adalah daerah strategis nasional, andalan nasional tetapi tanah-tanah disitu disewakan. Padahal itu bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan pemerintah pusat sebagai kawasan andalan nasional, ini kan tidak sejalan namanya renten’’ Ungkapnya.
Sementara itu, paslon nomor urut dua Najmul-Suardi (NADI) menapik pernyataan yang dilontarkan pasangan Djoda Akbar terkait persoalan PTSL.
Najmul menayatakan, tidak mungkin berani melakukan langkah-langkah yang bertentangan dengan peraturan.
”Terimakasih ya, jadi seperti yang bapak sampaikan barusan, bapak hanya melihat dari luar, tidak mungkin kami berani melakukan langkah-langhkah yang bertentangan dengan peraturan karena itu akan menjerat kami’’ Tegas Najmul.
”Seperti yang disampaikan tadi, kalau persoalan PTSL kemarin, alhamdulillah sudah terselesaikan. Karena multi-tafsir antara berbagai pihak yang kemudian menyebabkan terjadinya masalah-masalah di lapangan. Alhamdulillah kita terus mendiskusikan itu dengan kejaksaan dengan BPN dengan berbagai pihak ya, persoalannya sudah dapat terselesaikan dengan cara-cara yang sudah ditetapkan oleh peraturan yang ada sekarang ini’’ Jelas Najmul menambahkan.
Selain itu, Dirinya juga menanggapi terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan tanah kawasan andalan timur Lombok Utara yang tanahnya disewakan.
”Daerah timur memang sudah ditetapkan menjadi kawasan strategis yaitu Global Hub yang insya Allah akan dibangun, nah kita tidak tahu, kita hanya ikhtiarkan terus kapan Global Hub ini dibangun tetapi kewajiban kami menyelaraskan yaitu menyelaraskan rencana umum tata ruangnya. Ketika pemerintah membuat perencanaan yang menjadikan itu sebagai daerah kawasan strategis maka kita rubah langsung tata ruangnya. Itu contoh cara kita untuk menyelaraskan pembangunan kabupaten ini dengan tingkat nasional’’ Jelasnya.
”Lalu ada tanah yang disewakan, ya benar, tetapi bapak sekalian tanah yang disewakan adalah tanah yang tidak termasuk kawasan Global Hub, tidak mungkin kami berani melakukan itu karena tidak boleh ada tumpang tindih’’ Ungkap Najmul menambahkan.
”Jadi saudara sekalian, itu maksud saya tidak selaras. Seharusnya daerah itu begitu ditetapkan kawasan andalan dengan peraturan dari pusat. Itu harusnya RTRW KLU harus disesuaikan dengan itu, tapi sampai hari ini belum bisa ditetapkan RTRW itu. Sehingga terjadilah kontrak lahan itu jadi Tambak Udang, padahal itu termasuk rancangan tata ruang wilayah di republik ini’’ Ungkap Djohan menjawab pernyataan Najmul disesi terkahir debat.
Penanggulangan Bencana
Menjalang berakhirnya Debat Putaran Kedua Pilkada KLU, pasangan Najmul-Suardi (NADI) mempertanyakan soal bagaimana Disaster Management (Manajemen Kebencanaan) pasca bencana Gempa di Lombok Utara kepada pasangan Djoda Akbar.
Menjawab pertanyaan tersebut, Djohan menilai, banyak pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) yang tidak sesuai.
”Kalau saya melihat dilapangan, terus terang saja banyak hal-hal kaitan dengan pembangunan RTG ini, rumah tahan gempa ini, banyak hal yang tidak pas sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penguasa saja’’ Jelas Djohan.
Dirinya pun mengatakan, ada rumah yang rusak sedang dibangunkan sesuai dengan dana rusak berat asalkan memilih salah satu pasangan calon.
”Ada rumah-rumah yang rusak sedang boleh kita bangunkan sesuai dana rusak berat tetapi asal memilih salah satu pasang calon, katanya yang keliling ini’’ Tutur Djohan saat menceritakan orang yang mencari dan bertanya kepada dirinya.
‘’Saya mau bilang apa, saya tidak punya kekuasaan untuk itu, tapi insya Allah kalau pasangan Djoda Akbar ini, salah satu yang kita inginkan kedepan itu adalah menyelesaikan persoalan RTG ini lebih awal atau jadi prioritas awal kita. Karena bagaimana pun juga, kalau rakyat tidak punya rumah tentu menjadi perosalan bagi daerah ini, ini yang paling penting’’ Tegasnya.
Sementara itu, Najmul kembali membantah pernyataan Djohan terkait rumah yang rusak sedang diberikan dana rumah rusak berat.
”Terimakasih, kembali sekali lagi pertanyaan yang saya tanyakan ke bapak tidak dijawab, malah bapak menyampaikan persoalan berkaitan dengan kondisi dilapangan yang bahkan tadi cendrung untuk menyampaikan hal-hal yang bersifat negatif’’ Tegas Najmul.
”Kalau ada orang yang datang kepada bapak bertanya, lalu bapak tidak bisa menjawab suruh datang ke saya, insya Allah saya akan jawab pak, tidak ada hal-hal yang dilapangan misalnya ini rumah rusak ringan lalu dibiayai dengan rusak berat tidak mungkin pak” Tegas Najmul.
“Dalam melaksanakan pembangunan recovery rehab rekon pasca gempa ini, kita diawasi ada kejaksaan, ada macam-macam. Sehingga tidak mungkin kita menjerumuskan diri kita untuk melakukan hal-hal yang justru merugikan diri kita sendiri’’ Ungkap Najmul menambahkan.
Dirinya pun berpesan kepada pasangan Djoda Akbar, agar berpandangan dengan positif.
”Saya sekali lagi menyampaikan kepada bapak mari berpandangan positif-lah, tidak baik kemudian menyampaikan seperti itu, kalau pun ada seperti itu saya tidak tahu, pasangan calon mana itu yang memberikan tawaran seperti itu. Kalau pasangan calon saya tidak’’ Ungkapnya.
Dirinya pun kembali mengingatkan terkait pertanyaan yang dilontarkan kepada Dhojan, bagaimana membangun Disaster Management yang berorientasi sustainable development pasca gempa.
”Tadi yang ingin kami tanyakan adalah bagaiamana bapak membangun Disaster Management yang berorientasi sustainable development pasca gempa ini’’ Ungkap Najmul mengingtakan.
Menjawab hal tersebut, Djohan mengatakan, tidak berpersangka negatif.
”Saya tidak berperasangka negatif, insya Allah tidak karena apa yang saya katakan ini apa yang terjadi dilapangan, apakah itu atas perintah calon atau printah siapa, saya tidak paham, tapi yang jelas itu bunyi yang diterima oleh masyarakat silahkan saya bangunkan RTG asalkan pilih calon, itu yang terjadi sekarang’’ Ungkap Djohan.
‘’Dan ini mau saya apakan, karena memang RTG ini adalah dana pusat yang memang dikelola oleh kita di daerah, saya mendengar seperti itu banyak orang yang mengatakan seperti itu kepada saya, nah ini yang terjadi. Saya tidak fitnah demi allah, saya tidak fitnah. Insya Allah yang jelas pasangan yang menjanjikan bukan pasangan Djoda Akbar itu yang penting, saya kan sedang tidak berkuasa sekarang masak saya yang mau suruh orang untuk kepentingan saya tidak bisa itu’’ Tegas Djohan.
Djohan pun, berharap supaya ada keterbukaan di forum debat terkait mengelola keuangan negara yang dipercayakan kepada pemerintah kabupaten.
”Itu lah sebabnya, supaya di forum ini ada keterbukaan di dalam mengelola keuangan negara yang diperayakan kepada kita yang ada di daerah ini saya kira itu’’ Harap Djohan.
”Sekali lagi terimakasih, orangtua kami bapak Djohan Syamsu, pertanyaan saya tidak terjawab kalau terjawab kan tidak masalah. Saya tidak bicara soal masalah bagaimana Orang yang merubah rusak ringan ke rusak berat tidak, Disaster Manajement yang saya tanyakan tapi beliau tidak jawab” Ungkap Najmul menjawaB pernyataan Djohan.
“Kalau beliau tidak jawab ya saya mau bilang apa, kan terus saja kita akan seperti itu terus saling menuduh, sekali lagi ini tidak baik ini media publik jangan saling menyerang secara pribadi itu orangtua tiang yang saya hormati’’ Ungkap Najmul saat menjawab pernyataan Djohan disesi terakhir. (DMS)
