Tanjung, HarianNTB.com – Lembaga Kajian dan Advokasi Sosial serta Transparansi Anggaran Kabupaten Lombok Utara (KASTA KLU) menggelar aksi menuntut pencopotan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat (DP2KB PMD) KLU, Senin (28/9/2020).
Hal tersebut dilakukan lantaran dilaksanakannya Bimbingan Teknis (Bimtek) puluhan Kepala Desa ke luar daerah pada tanggal 21 hingga 25 september lalu.
Ketua KASTA KLU Dedy Romi Harjo mengatakan, tuntutan aksi meminta Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Lombok Utara dan Sekda Lombok Utara mencopot dan mengganti Kadis DP2KB karena tidak patuh dan tidak konsisten terhadap upaya pencegahan pandemi Covid-19 dengan pergi keluar daerah dan menghabiskan anggaran ratusan juta dengan alasan program Bimtek bersama pemerintah desa.
Ia juga mengatakan, Kadis DP2KB tidak peka dengan kondisi masyarakat Lombok Utara yang sedang krisis ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan yang diakibatkan musibah gempa dan wabah pandemi Covid -19.
Dirinya menilai, Kadis DP2KB gagal melakukan upaya pembinaan terhadap pemerintah desa terbukti dengan banyaknya keuangan desa yang tidak dikelola dengan baik bahkan banyak yang bersengeketa dengan hukum.
Sementara itu, PLT Bupati Lombok Utara Sarifudian, kata Romi, sangat menyanyangkan Bimtek karena DP2KB tidak pernah koordinasi terkait Bimtek tersebut.
”Pak Bupati sangat menyayangkan juga Bimtek tersebut karena menurut beliau kadis DP2KB tidak pernah koordinasi terkait bimtek tersebut’’ Kata Romi melalui pesan singkat kepada Harian NTB, Senin (28/9/2020).
Dikatakan Romi, bahwa terkait aksi tuntutan KASTA, Bupati akan mengevaluasi semua agenda perjalan ke luar daerah di masa pandemi.
”Tanggapan positif dari pak bupati plt bahwa terkait aksi tuntutan KASTA, pak bupati plt akan mengevaluasi semua agenda perjalan ke luar daerah di masa pandemi seperti sekarang ini’’ Katanya.
Romi juga mengatakan setelah selesai aksi, Pejabat Bupati akan memanggil DP2KB untuk pertemuan tertutup.
”Setelah selesai aksi kasta tadi plt bupati dan DP2KB akan langsung dipanggil untuk pertemuan tertutup’’ Jelas Romi.
Romi juga mengatakan jika tuntutan ini tidak diindahkan dan dijalankan, KASTA akan terus melakukan aksi penolakan.
”Jika tuntutan ini tidak diindahkan dan dijalankan, maka kami akan terus melakukan aksi penolakan’’ Katanya.
KASTA KLU yang melakukan aksi damai diterima langsung oleh PLT Bupati dan Sekda Lombok Utara sekaligus menyerahkan surat tuntutan terhadap kepala dinas DP2KB. (DMS)
