Rabu, Oktober 27, 2021

FITRA NTB Gelar Sekolah Anggaran Desa di Lombok Utara

Tanjung, HarianNTB.com – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) di tiga Desa di Kabupaten Lombok Utara.

Kegiatan tersebut dilaksanakan 14-17 September 2020 di Desa Malaka Kecamatan Pemenang, Desa Anyar dan Desa Akar-Akar di kecamatan Bayan.

Program Sekar Desa ini merupakan program FITRA NTB dan Seknas FITRA yang bekerjasama dengan KOMPAK atas dukungan Departement of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia.

- Advertisement -

Tujuan dari program tersebut adalah mendorong terwujudnya layanan dasar di tingkat desa yang inklusif dan responsif gender melalui akuntabilitas sosial yang dapat membantu penerima manfaat untuk memahami alur pembangunan tahunan desa dan model pengawasan keuangan desa.

Koordinator Program Sekolah Anggaran Desa Fitra NTB Hamdi Ibnu Tayeb mengatakan, Sekar Desa bertujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran di desa yang inklusif dan responsif gender, memperkuat pemahaman SDM dalam proses pelaksanaan pengawasan keuangan desa dan memperkuat pemahaman terkait kinerja BPD.

“Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran menjadi penting untuk menghasilkan tata kelola pemerintahan lokal desa  yang lebih baik, adil dan berkualitas. Tentu Partisipatif aktif dari masyarakat perlu didukung dengan kemampuan dan pengetahuan yang memadai agar mereka lebih berdaya’’ Jelasnya.

Dikatakan, Sekar Desa menjadi ruang belajar bagi pemerintah desa, BPD, masyarakat desa, khususnya masyarakat miskin, disabilitas, perempuan, lansia, anak, dan kelompok rentan lainnya.

”Sekar desa ini hadir sebagai ruang belajar bagi warga. Harapannya ketika masyarakat sudah terlibat aktif dalam proses belajar di sekolah anggaran desa mereka mampu berargumentasi pada saat proses perencanaan mulai dari musyawarah tingkat desa sampai tingkat kabupaten,’’Jelasnya.

Dirinya juga berharap terutama pemerintah desa dan pemerintah kabupaten agar ada komitmen baik dalam bentuk regulasi maupun kebijakan anggaran untuk merespon model kelembagaan sosial akuntabiliti lewat replikasi Sekar Desa dan Posko BPD. (DMS)

- Advertisement -

Related Articles

Stay Connected

1,929FansSuka
3,257PengikutMengikuti
17PengikutMengikuti
- Advertisement -

Latest Articles