Minggu, Oktober 17, 2021

Setelah DKI Jakarta, NTB Terbaik Kedua Penyerapan dan Realisasi APBD

Mataram, HarianNTB.com – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terbaik kedua penyerapan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah DKI Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah mengungkapkan, saat ini belanja dan penyerapan dan realisasi APBD NTB menduduki posisi nomor dua yaitu sebesar 44 persen. Catatan NTB ini hanya berselisih tipis dari DKI Jakarta di posisi pertama, yaitu 45 persen.

“Provinsi-provinsi lain bahkan ada yang masih 5 persen, jadi selamat kepada Bu Wagub, Pak Sekda dan para Asisten serta para pimpinan OPD yang sudah sangat bekerja keras. Kita Alhamdulillah sudah berada di track yang benar” Ungkapnya.

- Advertisement -

Selain itu, penggunaan produk UMKM dan IKM lokal NTB di JPS Gemilang diapresiasi oleh Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo. Menurut presiden, NTB patut dijadikan rujukan dalam tata kelola keuangan dan kebijakan daerah selama masa pandemi.

“Khusus tentang JPS, JPS Gemilang Provinsi NTB yang menggunakan produk-produk lokal disebutkan khusus oleh Presiden untuk diikuti dan dicontoh oleh provinsi-provinsi lain”, Ujar Gubernur NTB usai mengikuti Rapat Terbatas bersama Presiden dan Para Menteri serta seluruh Gubernur di Indonesia, di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu, (15/7/2020).

Selain dua prestasi tersebut, Gubernur NTB juga menyebutkan ada sejumlah catatan penting yang harus menjadi perhatian jajarannya.

Pertama, ia menyerukan agar percepatan belanja pemerintah terus digeber. Hal ini tidak terlepas dari kondisi perekonomian Indonesia yang masih mengkhawatirkan.

“Di kuartal kedua ekonomi Indonesia pertumbuhannya mengalami kontraksi – 4,3 persen. Agar kita selamat maka pertumbuhan ekonomi kita harus meningkat dan segera positif. Untuk itu, satu-satunya cara adalah dengan mempercepat belanja pemerintah,” Katanya.

Ia memerintahkan jajarannya agar pengadaan barang, tender dan lainnya harus selesai bulan Agustus 2020. Hal ini dimaksudkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi agar positif.

Ditegaskan untuk semua Kabupaten dan Kota agar belanja pemerintah, tender dan lain-lain bisa selesai paling telat September untuk kabupaten/kota.

“Provinsi harus punya instrumen dan mekanisme untuk memaksa kabupaten/kota mengikuti ritme ini,” Katanya

Dijelaskan, Gubernur NTB dalam rapat terbatas bersama Presiden disepakati ada empat hal yang harus dilakukan. Pertama, menekan dan mengurangi jumlah kematian. Kedua, meningkatkan jumlah pasien positif yang sembuh. Ketiga, menekan jumlah yang terpapar sakit. Dan keempat, mengenakan sanksi bagi yang melanggar protokol Covid-19. (DMS)

- Advertisement -

Related Articles

Stay Connected

1,929FansSuka
3,257PengikutMengikuti
17PengikutMengikuti
- Advertisement -

Latest Articles